Jon Erizal Minta MIND ID Sampaikan Rencana Berjangka Pengelolaan Pertambangan

04-06-2024 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal saat mengikuti RDP dengan MIND ID, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2024). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal meminta BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Holding Industri Pertambangan Indonesia, Mining Industry Indonesia (MIND ID) membuat roadmap jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam hal pengelolaan pertambangan di Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk mengetahui bagaimana rencana dan potensi dari pertambangan Indonesia ke depannya.


Terlebih, beberapa waktu belakangan, ada ada dua kasus besar di BUMN Pertambangan yang menimpa PT Timah dan PT Antam yang terjadi akibat buruknya tata kelola di internal perusahaan. 


"Saya berkali-kali menyampaikan kepada BUMN ini agar menyampaikan rencana kerjanya itu ada short term, medium term dan long term ke kita. Jadi waktu duduk membahas kinerja seperti ini ada acuan, loh tahun lalu katanya 3 tahun ini akan tumbuh seperti ini," kata Jon dalam RDP dengan MIND ID, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/6/2024).


Selain itu, rencana berjangka tersebut juga dinilai penting mengingat pertambangan merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana BUMN berperan besar dalam memanfaatkan hasil tambang untuk menambah penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah yang menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen.


"Karena sumber penerimaan negara itu kalau tergantung pajak saja, pajak yang dinaikin, sekarang kan sudah naik nih, pasti beban rakyat meningkat. Kemudian dari PNBP juga terbatas. Nah harapan kita adalah dividen dari BUMN ini yang berperan besar untuk menopang itu semua," jelas Jon. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...